Kabupaten Sleman Menduduki Kerawanan Tinggi dalam Pemilu - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) belum lama ini.

Pada Pemilu 2019 kemarin, Sleman menduduki kerawanan tinggi, dan pada Pilkada 2020 ini masuk kategori paling rawan di antara tiga kabupaten lain yang melaksanakan Pilkada.

Sleman menempati peringkat 10 di Pulau Jawa dan peringkat 37 secara nasional dengan skor 58,49 di atas rata-rata nasional 51, 65.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa menjelaskkan bahwa IKP bukanlah sebagai pembenaran sebuah data, tetapi menjadi alat ukur untuk memetakan kerawanan dan pihaknya akan mencari solusi yang tepat, langkah antisipasi, dan pencegahan dini agar IKP yang berbasis data pemilu/pilkada sebelumnya ini tidak terjadi kembali di Sleman.

Beberapa langkah strategis pun telah disiapkan agar proses pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar.

• Tak Ada Calon Perseorangan di Pilkada Sleman

Ia menjelaskan, Bawaslu Sleman akan instensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan pilkada seperti KPU, Kesbang, dan Disdukcapil dengan memaksimalkan pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk mencegah potensi kerawanan, mereka akan mengintensifkan berbagi bentuk pertemuan dengan Polisi, TNI, dan BIN dalam rangka menguatkan koordinasi-koordinasi guna mencegah potensi konflik horisontal.

Selain itu juga membangun koordinasi dengan Perguruan Tinggi, Ormas dan tokoh agama-masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Bawaslu Sleman akan menggerakkan potensi sumber daya (Panwascam, Panwaslu Desa, dan Relawan) untuk bekerja seoptimal mungkin dalam rangka upaya pencegahan dan antipasi meminimalisir dugaan pelanggaran seperti politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks serta netralitas ASN di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020," ujarnya.

• Sejumlah Peserta Disabilitas Turut Lolos Seleksi PPK Pilkada Sleman 2020

Sementara itu, Arjuna al Ichsan Siregar selaku Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sleman menambahkan bahwa pihaknya akan terus bergerak sosialisasi pengawasan dan terus audiensi kepada stake holder untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pilkada tahun 2020 ini.

"Setidaknya telah dilakukan upaya penecegahan melalui surat himbauan, koordinasi dengan SKPD Sleman, sosialisasi dengan forum warga, media, ormas dan aktif mengisi kontent media sosial, serta giat lainnya," jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Let's block ads! (Why?)