Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman - Harianhaluan.com

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menempatkan persoalan partisipasi politik sebagai pemuncak kerawanan dengan persentase 50,10 persen.

"Dalam Pemetaan IKP pilkada serantak 2020, bawaslu telah memetakan potensi kerawanan kedalam empat dimensi,yakni dimensi konteks sosial politik, penyelenggara Pemilu bebas dan adil kontensasi dan Partisipasi politik,” ungkap Ketua Bawaslu setempat, Rini Juita MA, dalam kegiatan sosialisasi IKP yang dihadiri sejumlah stakeholder dan utusan partai politi, di Lubuksikaping, Selasa (17/3).

Menurutnya, dari empat dimensi tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman berada pada level sedang, dengan dimensi tertinggi pada partisipasi politik dan disusul dimensi Kontensasi sebesar 49,38 persen, Penyelenggara Pemilu Bebas dan Adil sebesar 45,73 dan konteks sosial politik sebesar 48,81 persen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, didasarkan pada data Bawaslu Republik Indonesia Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang resmi diluncurkan di Jakarta pada Selasa 25 Februari 2020.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Mesrawati, mengatakan pihaknya mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan.

"Dalam konteks pencegahan dan pengawasan pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stack holder akan informasi yang akurat dan valid terutama atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Terkait penanganan yang sudah dilakukan pihak Bawaslu Pasaman, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasaman, Kristian, S.Pd.I, mengungkapkan pada pilkada 2015 pihaknya telah menangani penindakan pelanggaran sebanyak 39 kasus, antara lain 8 kasus tindak pidana pemilihan namun tidak terbukti, 2 kasus kode etik penyelenggara dan 21 kasus pelanggaran administrasi. (h/*)

Let's block ads! (Why?)