Mengapa Pemilu Presiden Bougainville 2020 Itu Penting - I Papua - JUBI

| Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Grant Wyeth

Persiapan dan kampanye untuk pemilu presiden di Wilayah Otonomi Boungainville (Autonomous Region of Boungainville; ABG), di Papua Nugini, telah dimulai kembali. Sebelumnya, pemilu Bougainville ditunda dua bulan karena pandemi COVID-19, sekarang telah ditetapkan bahwa pemilu akan berlangsung selama tiga minggu, dari 12 Agustus hingga 1 September. Hasil dari pemilu 2020 ini diharapkan sudah rampung pada pertengahan September.

Mengapa pemilu presiden Bougainville 2020 itu penting 1 i Papua

Seperti referendum kemerdekaan ABG yang diadakan pada akhir tahun lalu, periode pemungutan suara yang panjang ini disengaja untuk memungkinkan semua orang-orang Bougainville yang tinggal di daerah-daerah terpencil kesempatan untuk turut berpartisipasi dan memberikan suara mereka. Banyak kampung-kampung di Bougainville yang hanya dapat diakses dengan helikopter, jadi pelaksanaan pemilu ini merupakan tantangan logistik yang berat kepada komisi pemilihan umum Bougainville. Referendum tahun lalu dinyatakan berhasil dalam hal partisipasi masyarakat yang meluas, dan harapannya pemilu presiden ini juga bisa mencapai tingkat keberhasilan yang sama.

Pemilu ini akan menjadi pemilihan presiden kelima yang diselenggarakan sejak 2005, setelah Bougainville diberikan status otonomi melalui perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2000 menyusul perang saudara yang terjadi selama satu dekade sebelumnya. Pemilu ini tampaknya akan menjadi pemilu yang pelik , dengan 25 kandidat presiden yang terdaftar dalam pemilu sampai saat ini, sementara tidak calon tertentu yang populer. Presiden Bougainville yang akan diganti, John Momis, telah menyelesaikan dua masa jabatannya, sesuai dengan yang dimandatkan oleh konstitusi Bougainville. Sebelumnya, Momis sempat berusaha untuk menentang ketentuan, namun, pengajuan bandingnya lalu ditolak oleh Mahkamah Agung PNG.

Hasil pemilu tahun ini sangat penting, bukan hanya bagi Bougainville dan PNG, tetapi juga bagi wilayah Melanesia dan Pasifik, karena presiden yang baru terpilih akan bertanggung jawab untuk memulai dan menekuni negosiasi dengan Port Moresby agar Bougainville bisa membentuk negara yang berdaulat. Referendum yang diadakan akhir tahun lalu menghasilkan dukungan yang luar biasa untuk kemerdekaan Bougainville, dimana 98% pemilih mendukung kemerdekaan Bougainville dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 87%.

Hasil referendum Bougainville itu tidak mengikat, dan justru dirancang untuk memulai suatu periode konsultasi dan negosiasi antara pemerintah Bougainville dan PNG. Namun, tingginya jumlah aspirasi masyarakat yang mendukung kemerdekaan Bougainville dari PNG akan memberikan presiden yang baru posisi yang cukup kuat dalam proses negosiasi ini, dan menempatkan Perdana Menteri PNG, James Marape, dalam posisi yang sulit.

;

Bagi PM Marape, menghormati hasil referendum Bougainville bisa berarti menciptakan ketakstabilan di daerah-daerah lain di PNG. Beberapa provinsi lain di PNG, contohnya New Ireland, Enga, dan East New Britain. Ketiga provinsi tersebut telah mengumumkan keinginannya agar pemerintah provinsi diberikan otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Marape juga perlu mempertimbangkan hubungan PNG dengan Indonesia, karena Bougainville yang berdaulat dapat menciptakan momentum yang lebih kuat bagi dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat. Jakarta juga akan resah dengan dibentuknya suatu negara Melanesia baru yang bisa bersimpati – dan bersedia untuk mendukung – perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Selain berupaya untuk memulai negara terbaru di dunia, kandidat yang memenangkan pemilu juga perlu mempersiapkan komponen-komponen yang diperlukan dalam membangung negara yang baru lebih memungkinkan adanya pembangunan. Meskipun otonomi yang telah diberikan Bougainville oleh perjanjian perdamaian pada awal tahun 2000-an telah memungkinkan pemerintah ABG untuk mengembangkan beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam transisi menuju kedaulatan penuh, saat ini pemerintah Bougainville hanya memperoleh 14% dari anggarannya dari pajak pendapatan dalam negeri, sehingga ABG sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah PNG dan bantuan asing.

Oleh karena itu pembahasan tentang nasib tambang tembaga Panguna menjadi fokus utama kampanye pemilihan. Konflik akibat tambang itu telah menyebabkan perang saudara sepanjang tahun 1990-an. Pada masa jayanya, tambang itu berkontribusi hingga 40% dari pendapatan mata uang asing PNG, tetapi manfaat yang dirasakan oleh orang-orang Bougainville dari kekayaan yang besar itu sangat minim. Menurut perkiraan, tambang Panguna masih memiliki mineral tembaga dan emas bernilai sekitar $ 58 miliar. Nilai yang tinggi ini membuat pembukaan kembali tambang Panguna sebagai prospek yang sulit untuk ditolak bagi pemerintah Bougainville yang akan memerlukan sumber pendapatan negara, yang akan berupaya memantapkan dirinya sebagai negara baru.

Mantan Presiden Bougainville, James Tanis, yang saat ini kembali menjadi kandidat dalam pemilu mendatang, telah mengumumkan bahwa pembukaan kembali tambang itu tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Hal itu perlu didekati melalui cara yang juga mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak lingkungan hidup. Dampak emosional dari perang saudara yang menewaskan hingga 20.000 orang juga masih sangat terasa, jadi upaya penanganan yang tangkas harus dilakukan juga di samping upaya untuk membuka kembali tambang itu.

Pemilu presiden Bougainville memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, yang jika tidak didekati dengan hati-hati, berpotensi untuk sekali lagi menghancurkan kestabilan bangsa itu, dan wilayah Melanesia. Dan yang terutama, presiden yang baru harus dapat menjadi hubungan kemitraan yang efektif dengan perdana menteri PNG, karena tanpa ini, kemajuan untuk menghormati hasil referendum tahun lalu akan sangat sulit dicapai.

Siapa pun yang berhasil melewati lapangan yang ramai dengan pesaing capres untuk memenangkan pemilihan umum Bougainville 2020 ini akan memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya. (The Diplomat)

Editor: Kristianto Galuwo

Let's block ads! (Why?)