Denny Indrayana Minta Jokowi Dilengserkan, Ketua Pospera: Jangan-jangan Dia Tidak Pernah Ikut Pemilu - Surya.co.id

SURYA.co.id I SURABAYA - Ketua Umum Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura ikut bersuara terkait desakan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana agar Jokowi dimakzulkan lantaran dinilai tidak netral gara-gara ikut cawe - cawe dalam Pemilu 2024.

Denny Indrayana menyampaikan desakan itu melalui surat terbuka kepada Pimpinan DPR.

Menanggapi desakan itu, Mustar Bona Ventura menilai Denny tidak paham konteks berdemokrasi serta aturan yang berlaku.
"Jangan-jangan dia tidak pernah ikut Pemilu. Dan tidak pernah melewati bagaimana proses Pemilu ini," kata Mustar Bona Ventura di Surabaya, Rabu (7/6/2023).

Mustar menilai tidak ada yang salah dari Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe di Pemilu 2024.

Sikap Jokowi itu, kata Mustar harus dipahami dalam kapasitas Jokowi sebagai Presiden dan kepala negara, yang ingin memastikan kontestasi Pemilu berjalan sesuai ketentuan serta tidak terjadi perpecahan di masyarakat.

Baca juga: Mengenal Pospera, Relawan yang Bantu Menangkan Ganjar, Begini Cara Dekati Pemilih di Jatim

Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) merupakan kelompok relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2029. Kini Pospera menjadi bagian dari relawan Capres Ganjar Pranowo.

Mustar menyebut langkah Jokowi cawe-cawe sudah tepat karena ingin memastikan Pemilu bisa berjalan dengan baik.
"Sebagai kepala negara, dia tidak akan mungkin menyampaikan akan mendukung si A, B atau C. Kenapa, karena itu akan bertentangan dengan konstitusi. Itu jelas. Cawe-cawe yang kita pahami adalah, Pak Jokowi memastikan bahwa proses Pemilu ini bisa berjalan," tambahnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Denny Indrayana melalui akun twitter @dennyindrayana, mempublikasikan surat terbuka kepada DPR agar menggunakan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Baca juga: Joko Widodo Bilang Pemimpin ke Depan Seperti Ganjar Pranowo : Berani dan Punya Nyali

Surat yang ditulis tertanggal 7 Juni 2023 di Melbourne Australia itu ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dan berjudul 'Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Widodo'. Denny yang berada di Australia itu membenarkan cuitannya di twitter dan mengizinkan untuk mengutip isi suratnya.

"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa, yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan," kata Denny dikutip, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Simulasi Prabowo vs Ganjar, Pemenangnya Prabowo, Lihat Basis Pemilihnya

Dia berpendapat, Presiden Jokowi layak menjalani pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap," ungkapnya.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," bebernya.

Adblock test (Why?)

Baca Lagi Aje https://news.google.com/rss/articles/CBMijQFodHRwczovL3N1cmFiYXlhLnRyaWJ1bm5ld3MuY29tLzIwMjMvMDYvMDcvZGVubnktaW5kcmF5YW5hLW1pbnRhLWpva293aS1kaWxlbmdzZXJrYW4ta2V0dWEtcG9zcGVyYS1qYW5nYW4tamFuZ2FuLWRpYS10aWRhay1wZXJuYWgtaWt1dC1wZW1pbHXSAZEBaHR0cHM6Ly9zdXJhYmF5YS50cmlidW5uZXdzLmNvbS9hbXAvMjAyMy8wNi8wNy9kZW5ueS1pbmRyYXlhbmEtbWludGEtam9rb3dpLWRpbGVuZ3Nlcmthbi1rZXR1YS1wb3NwZXJhLWphbmdhbi1qYW5nYW4tZGlhLXRpZGFrLXBlcm5haC1pa3V0LXBlbWlsdQ?oc=5

Bagikan Berita Ini