Bawaslu Jabar Nilai Penyelenggaraan Pemilu Harus Disederhanakan. - galamedianews.com

Pemilu

33 menit lalu

Dicky Mawardi

KOMISIONER Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia berpandangan penyelenggaraan sistem pemilihan umum (pemilu) harus lebih disederhanakan. Pasalnya, berkaca pada Pemilu 2019 yang menggabungkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahapan pelaksanaannya terlalu panjang.

"Di Jawa Barat saja ada 36 orang yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu meninggal dunia. Itu terjadi akibat faktor kelelahan. Kejadian ini tentunya jangan sampai terulang kembali pada pemilu berikutnya," kata Yusuf Kurnia usai menjadi pembicara pada acara "Refleksi Tahapan Pemilu Tahun 2019" yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat di Hotel Mason Pine Padalarang, Jumat (30/8/2019).

Masa kampanye Pemilu 2019 sangat panjang sekitar tujuh bulan. Dimana terjadi 940 pelanggaran.

"Jumlah pelanggaran tersebut cukup besar. Ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik cukup tinggi hingga memicu terjadinya pelanggaran," tuturnya.

Tren pelanggaran di Jawa Barat didominasi money politics, penghinaan hingga kasus ijazah palsu. "Kami mencatat 16 pelanggaran sampai ke pengadilan," kata Yusuf seraya menyebutkan daerah dengan jumlah pelanggar terbanyak antara lain Kabupaten Indramayu dan Garut

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha menjelaskan, maksud dan tujuan digelarnya kegiatan Refleksi Tahapan Pemilu 2019 sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Diikuti unsur pemantau pemilu, organisasi kepemudaan, ormas, mahasiswa, penyandang difabel, kelompok perempuan, santri, aparatur sipil negara (ASN) dan media.

"Hasil evaluasi kita, masih banyak peserta pemilu yang tidak paham regulasi, alat peraga kampanye (APK) terpasang tidak sesuai aturan, money politics dan sebagainya. Perlu kiranya memperkuat regulasi penyelenggaraan pemilu, karena berdasarkan pengalaman pemilu lalu banyak celah yang dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Tentunya ini harus sudah bisa diantisipasi dari sekarang, apalagi tahun 2020 sudah masuk Pilkada Serentak," papar Cecep.

Diakuinya, tensi Pilkada 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan Pileg dan Pilpres 2019. Pilkada membuat masyarakat terfokus pada tiga pasang calon, sedangkan Pileg dan Pilpres 2019 lebih banyak calon sehingga fokus masyarakat lebih terpecah.

"Kemarin (pilpres dan pileg) diuntungkan dengan banyaknya calon sehingga konsentrasi masyarakat tidak terfokus seperti pada pilkada sebelumnya. Kalau di pilkada kan, ada kesan masyarakat terbelah pada tiga pasang calon," tukasnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

Let's block ads! (Why?)