Kawal Kebhinekaan Jelang Pemilu, Alumni PT Deklarasikan Forkom Bali Lintas Generasi - Tribun Bali

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Puluhan peserta diskusi memenuhi Sanggar Kagama Bali di Jalan Raya Dalung, Sabtu 7 Januari 2022.

Mereka adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Unud Denpasar, Universitas Warmadewa Denpasar, UGM Yogyakarta, ITS Surabaya, Ubaya (Universitas Surabaya), Unwip (Universitas Wijaya Putra) Surabaya, Unair Surabaya, ITB, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Pancasila Jakarta, hingga University of Pennsylvania Amerika Serikat.

Mereka kini bergelut di dunia kerja profesional di Bali, ada pengusaha pariwisata, pemilik hotel, pemilik rumah makan, notaris, pengacara, event organiser, kontraktor, LSM, akademisi, budayawan, seniman, dokter, juga pemilik BPR.

Tak ketinggalan pula ada yang dari pemanggku adat di Bali. Sementara dari kalangan mahasiswa, hadir sejumlah aktivis BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Mereka hadir mengikuti diskusi terfokus yang digelar Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bali dengan tema 'Tegak Bersama Menjawab Tantangan Bangsa di Masa Depan'.

Diskusi menghadirkan pemantik, di antaranya akademisi yang juga mantan hakim konstitusi DR Dewa Gde Palguna MHum, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Anak Agung Gede Agung Wedhatama (Petani Muda Keren), Dr I Gusti Rai Putra Wiguna (psikiater), I Ketut Eriadi Ariana SS MHum (pelaku budaya, Jro Penyarikan Batur) dan Ni Luh Rosita Dewi (aktivis BEM Unwar).

Dalam diskusi, Dewa Palguna menyatakan, proses menjadi sebuah bangsa yang dilalui Indonesia memang belum selesai sepenuhnya. Kepentingan-kepentingan berbasis identitas dan kelompok masih sering muncul.

“Karena itu dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga agar kehendak untuk bersatu dari bangsa ini tetap hidup. Berdiri di atas kebhinekaan,” ujarnya.

Apalagi kepentingan sempit itu kemudian bertaut dengan situasi kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi.

Baca juga: Pergantian Anggota Bawaslu Bali di Tengah Tahapan Pemilu 2024, Rudia: Pengawasan Tetap Berjalan

Menurut akademisi Unud itu, perwujudan negara kebangsaan yang demokratis dan berdasarkan hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat.

Namun kultur hukumnya masih sangat lemah.

“Itu sebabnya, korupsi sulit diatasi diberantas, meskipun sudah banyak OTT tetapi kurang memberikan efek jera,” katanya.

Sementara Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyatakan, belajar dari masa pandemi Covid-19 dan bencana-bencana yang pernah terjadi sebelumnya, Bali tidak boleh hanya menggantungkan diri kepada pariwisata.

“Ibaratnya, janga menaruh telor dalam satu keranjang,” tegasnya.

Adblock test (Why?)

Baca Lagi Aje https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieWh0dHBzOi8vYmFsaS50cmlidW5uZXdzLmNvbS8yMDIzLzAxLzA3L2thd2FsLWtlYmhpbmVrYWFuLWplbGFuZy1wZW1pbHUtYWx1bW5pLXB0LWRla2xhcmFzaWthbi1mb3Jrb20tYmFsaS1saW50YXMtZ2VuZXJhc2nSAX1odHRwczovL2JhbGkudHJpYnVubmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMvMDEvMDcva2F3YWwta2ViaGluZWthYW4tamVsYW5nLXBlbWlsdS1hbHVtbmktcHQtZGVrbGFyYXNpa2FuLWZvcmtvbS1iYWxpLWxpbnRhcy1nZW5lcmFzaQ?oc=5

Bagikan Berita Ini