Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut aparatur sipil negara (ASN) bisa direkrut jadi petugas pemilu di daerah yang sulit sumber daya manusia (SDM). ASN tersebut harus tetap bersikap netral.
Awalnya, Maruf Amin bicara soal ASN yang harus bersikap netral saat pemilu. Ma'ruf menekankan bahwa netralitas ASN tak bisa ditawar.
"Kalau saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi itu kan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).
Ma'ruf mengatakan pada situasi tertentu ASN akan dibutuhkan menjadi petugas pemilu. Seperti, kata dia, daerah yang memiliki keterbatasan masyarakat sipil untuk menjadi penyelenggara pemilu.
"Nah keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc. Sementara dia ditugaskan terutama untuk daerah-daerah yang sulit seperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah itu mungkin mengalami hal yang sulit ketika itu maka ASN dengan tetap dia harus netral," katanya.
ASN yang menjadi penyelenggara pemilu itu disebut harus netral. Ma'ruf menyebut ASN itu akan kembali menjalankan tugasnya setelah pemilu selesai.
"Dan sebagai penyelenggara kan memang harus netral. Jadi kalau penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netaral, dan sifatnya juga ad hoc nanti selesai dia kembali menjadi ASN," katanya.
Simak video 'Istana Dituding Intervensi KPU, Wapres: Apa-apa Istana':
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Wapres: ASN Jadi Petugas Ad Hoc Pemilu di Daerah Sulit SDM - detikNews"
Posting Komentar