Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024 - Nasional Tempo

INFO NASIONAL - Komisi II DPR menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebesar Rp 6 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Demikian hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu pada Selasa, 20 September 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan penambahan anggaran itu dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik. "Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan peristiwa miris pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi. Harapannya jangan ada korban jiwa lagi, apa lagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan," ujarnya.

Anggaran Pemilu yang minimalis, Junimart melanjutkan, sangat berisiko menciptakan kondisi Pemilu yang buruk. Terlebih, Pemilu 2024 berisi agenda Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif yang dilakukan secara bersamaan dan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"KPU dan Bawaslu bekerja berbasis anggaran, jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, maka kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat berisiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita," ucapnya.

Junimart juga menyinggung data jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada Pemilu 2019. Dengan catatan sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

"Agenda Pemilu kita di tahun 2024 ini, akan sangat padat dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam. Tentunya akan menjadi Pemilu yang melelahkan jika jumlah petugasnya tidak sebanding, dan kita tidak menginginkan ada korban yang sakit serius, meninggal hanya karena kelelahan nantinya," kata dia.

Untuk itu, Junimart mengatakan pihaknya di Komisi II DPR RI meminta agar Badan Anggaran (Banggar) DPR dapat memenuhi penambahan anggaran tersebut dan menambahkan nya kedalam pagu alokasi anggaran KPU dan Bawaslu RI pada tahun 2023 mendatang secara definitif. (*)

Adblock test (Why?)