Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah didorong memperhatikan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, keseriusan pemerintah belum terlihat optimal. Terlebih, dari dana Rp 76,7 triliun anggaran Pemilu 2024, pada tahap pertama ada Rp 8,06 triliun. Namun, realisasinya baru Rp 3,69 triliun.
“Dari tahap satu 2022, ini baru Rp 3,69 triliun yang dicairkan Kemenkeu, padahal tahap yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah di tahap awal yang butuh biaya sosialisasi besar. Ini menandakan pemerintah belum serius menyelenggarakan Pemilu 2024,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya dalam diskusi “Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi” di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Raharja juga menyoroti isu dari segelintir elite yang menginginkan pemilu ditunda dengan opsi perpanjangan masa jabatan presiden. “Ini bahaya bagi keberlangsungan sebuah demokrasi,” katanya.
Raharja mengatakan keseriusan pemerintah menjadi penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024. “Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanaannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” tuturnya.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz juga menyoroti kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini berdampak pada koordinasi di lapangan, khususnya pada tahapan pemilu verifikasi administrasi dan faktual.
“Pemerintah perlu duduk bersama KPU dan DPR. Kemudian, menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 secara tepat waktu. Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkan dengan wacana penundaan pemilu. Sebab, hal itu akan membingungkan publik dan menimbulkan kegaduhan lain yang kontraproduktif,” ujar Kahfi.
Selain itu, Kahfi juga menyoroti masih belum transparannya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, sehingga banyak yang menuduh KPU melakukan intervensi terhadap keputusan KPU provinsi dan kabupaten/kota.
“KPU harus bersikap transparan untuk menepis anggapan adanya kekuatan politik besar yang memang menginginkan pemilu ditunda atau partai yang jadi peserta adalah pilihan dari partai tertentu,” katanya.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
Baca Lagi Aje https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMia2h0dHBzOi8vd3d3LmJlcml0YXNhdHUuY29tL2JlcnNhdHUta2F3YWwtcGVtaWx1LzEwMDkxMzEvcGVtZXJpbnRhaC1kaWRvcm9uZy1wZXJoYXRpa2FuLWFuZ2dhcmFuLXBlbWlsdS0yMDI00gFvaHR0cHM6Ly93d3cuYmVyaXRhc2F0dS5jb20vYmVyc2F0dS1rYXdhbC1wZW1pbHUvMTAwOTEzMS9wZW1lcmludGFoLWRpZG9yb25nLXBlcmhhdGlrYW4tYW5nZ2FyYW4tcGVtaWx1LTIwMjQvYW1w?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemerintah Didorong Perhatikan Anggaran Pemilu 2024 - BeritaSatu.com"
Posting Komentar