Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR Seakan Rakyat yang Salah Dalam Pemilu | merdeka.com - merdeka.com

Merdeka.com - PBNU sepakat Presiden kembali dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Khairul Fahmi, memandang, hal tersebut membongkar kesepakatan konstitusi.

"Kita ini sudah sampai ke pilihan untuk berdemokrasi dan memperkuat sistem presidensil. Sekarang kalau usul itu dikembalikan lagi, berarti kita ingin membongkar lagi kesepakatan para pengubah konstitusi," kata Khairul di Central Park, Jakarta Barat, Kamis (28/11).

"Kita ingin memperkuat sistem presidensil. Mestinya kita jangan set back, juga sedikit masalah kita rombak sistemnya. Cara berpikir yang enggak tepat itu. Masalahnya apa? Kita selesaikan," sambungnya.

Menurutnya, persoalan saat ini bukan siapa yang memilih, tetapi bagaimana praktek dalam pemilihan itu sendiri. Jika kembali ke MPR, Khairul merasa rakyat yang salah dalam pemilu.

"Sekarang dikembalikan ke MPR, rakyat mau disalahkan? Apa rakyat yang salah dalam pemilu? Yang berperilaku korup, main curang siapa? Itukan juga ada kontribusi elite," ujarnya.

Mestinya, kata Khairul, kesalahan-kesalahan di level elite jangan ditumpahkan dengan merubah sistem dan mengubah kedaulatan rakyat. "Kita sudah memilih sistem, tinggal kelemahannya dibenerin," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

PBNU Sepakat

Sebelumnya, Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

[eko]

Let's block ads! (Why?)