Pemilu Tidak Langsung Dikhawatirkan Munculkan Oligarki - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemilihan umum tidak langsung menimbulkan pro dan konta.

Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, munculnya wacana pemilu tidak langsung belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran demokrasi ke arah oligarki.

Baca: Mengenal Istilah Ombimbus Law yang akan Dibahas Pemerintah dengan DPR RI

Setidaknya, muncul dua wacana pemilu di tengah rencana amendemen UUD 1945, yakni wacana presiden kembali dipilih MPR dan Pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Wacana para elite politik beberapa waktu belakangan ini tentang pemberlakuan pemilu tidak langsung, bisa membuka ruang yang sangat terbuka tumbuh suburnya oligarki demokrasi," ujar Didik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).

Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Didik mengatakan, apabila oligarki sudah menguasai demokrasi, maka dipastikan cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh.

Menurut dia, pemerintahan oligarki akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan di masyarakat serta terpusatnya kekuasaan dan kekayaan.

"Kalau sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat," kata Didik.

Pemberlakuan sistem pemilu secara tidak langsung, lanjut Didik, berpeluang merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Let's block ads! (Why?)