Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengundang perwakilan Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan anggaran pemilu yang belakangan menjadi polemik di media massa.
Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud sebelumnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mensukseskan agenda pesta demokrasi tersebut.
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud usai memimpin rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/8/2022) siang.
Dia menegaskan, proses pemilu tidak akan terganggu atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. Mahfud sekali lagi memastikan semua biaya akan disediakan.
"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran (Isa Rachmatawarta), sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaruan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," kata Mahfud.
Tetapi, lanjut dia, yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut.
"Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses," ujar Mahfud.
"Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," lanjutnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menjelaskan, pemerintah pasti mendukung proses kegiatan pemilu yang saat ini mulai dilakukan, dan dia memastikan akan segera memenuhi kebutuhan persiapan Pemilu 2024.
"Tahun ini mulai pendaftaran parpol, pasti anggarannya akan kita cukupkan, kita akan sediakan," jelas Isa dalam media briefing, Kamis (4/8/2022).
Isa bilang, DJA akan terus berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan pemahaman terkait prosedur pencairan anggaran Pemilu 2024.
"Kita ingin terus berkomunikasi untuk memberikan pemahaman yang baik, bahwa anggaran itu ada prosesnya yang tetap harus diikuti," ujarnya.
"Ada standar-standar yang juga harus kita patuhi. Ini tentu kami akan terus lakukan komunikasi sehingga pemahamannya menjadi semakin baik," jelas Isa lagi.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan saat ini masih ada anggaran untuk proses tahapan pemilu 2024 yang belum dicairkan oleh Kemenkeu. Tertundanya pencairan anggaran Pemilu 2024 tersebut, kata Hasyim, membuat persiapan tahapan yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022 jadi tidak dapat dilakukan dan diundur hingga 2023.
Hasyim bilang, dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi jadi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu, karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21%.
"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers pekan lalu, dikutip Kamis (4/8/2022).
Sebagai gambaran, KPU awalnya mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp 8,06 triliun dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) KPU 2022. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,45 triliun sudah dicairkan pada tahap awal.
Kekurangan Rp 5,6 triliun telah diusulkan kembali pencairannya dan sudah disetujui DPR RI serta dibahas bersama Kemenkeu.
Kendati demikian, Kemenkeu lewat surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-336/AG/AG.5/2022 pada 26 Juli 2022 baru mencairkan Rp 1,24 triliun, sehingga sampai sekarang baru Rp 3,69 triliun alokasi anggaran 2022 yang diterima KPU. Tercatat, masih ada kekurangan sekira Rp 4,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang semestinya dicairkan pemerintah tahun ini.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Terusulut Harga Minyak Dunia, Belanja Negara RI Terkikis?
(miq/miq) Baca Lagi Aje https://www.cnbcindonesia.com/news/20220804223058-4-361246/mahfud-buka-bukaan-soal-polemik-anggaran-triliunan-pemilu
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mahfud Buka-bukaan Soal Polemik Anggaran Triliunan Pemilu - CNBC Indonesia"
Posting Komentar