Amien Rais Punya Ide Pemilu Pakai Blockchain, Dukung atau Tolak? - detikNews

Jakarta -

Politikus berusia 78 tahun, Amien Rais, punya ide agar Pemilu 2024 menggunakan teknologi blockchain. Pakar blockchain sendiri mendukung ide itu. Anda bagaimana?

Sebenarnya, ide pemilu berbasis blockchain bukan tahun ini saja tercetus ke publik. Namun baru kali ini ide diangkat oleh politikus. Terlebih dahulu, mari memahami makhluk apa itu sebenarnya blockchain.

Blockchain terdaftar dalam Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO). Definisinya, blockchain adalah buku besar (ledger) terdistribusi dengan blok terkonfirmasi yang diatur dalam rantai sekuensial menggunakan tautan kriptografis. Sedangkan blok sendiri artinya adalah data terstruktur yang terdiri data blok (block data) dan tajuk blok (block header). Block data terdiri dari catatan transaksi, sedangkan block header terdiri dari jejaring kriptografi yang terhubung dengan blok sebelumnya.

Jadi simpelnya, blockchain adalah 'buku besar' tempat segala transaksi tercatat. Blockchain lebih akrab di telinga publik dibahas sebagai tempat pencatatan transaksi mata uang kripto, meski blockchain sebenarnya lebih luas daripada sekadar kripto. Blockchain juga bisa untuk mencatat pemungutan suara (voting).

Blockchain untuk pemilu

Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) dan pengurus di Indonesia Blockchain Society, Satriyo Wibowo, menjelaskan, blockchain dapat membantu penyusunan dan pembaharuan (update) Daftar Pemilih Tetap (DPT), kendali rantai pasokan (supply-chain) surat suara, serta penghitungan suara, dibantu Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk verifikasi identitas pemilik. Dia mendukung ide Pemilu berbasis blockchain sebagaimana baru-baru ini dicetuskan Amien Rais.

"Secara umum, saya mendukung usulan Pak Amien Rais untuk menggunakan teknologi blockchain, meskipun klaim keekonomisannya saya tidak mendapatkan detail perhitungannya," kata Satriyo Wibowo kepada detikcom, Senin (6/6/2022).

Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) dan pengurus di Indonesia Blockchain Society, Satriyo Wibowo. (Dok Pribadi Satriyo Wibowo)

Diprediksi lebih hemat

Satriyo Wibowo, yang juga pernah menjadi pengajar blockchain di Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan lebih lanjut. Secara umum, pemungutan suara dengan menggunakan blockchain bakal lebih menghemat uang ketimbang pemungutan suara menggunakan kertas dan kotak suara.

Hal ini juga disampaikan oleh Asih Karnengsih, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. Tak perlu lagi ada biaya mencetak surat suara untuk seluruh Indonesia atau membuka tempat pemungutan suara.

"Ide untuk menggunakan sistem e-voting dalam pemilu jelas memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya pelaksanaan dan meningkatkan partisipasi pemilih. Di mana sistem ini akan mengeliminasi kebutuhan untuk mencetak surat suara atau membuka tempat pemungutan suara. Pemilih dapat memilih dari manapun selama ada koneksi internet," kata Asih Karnengsih, dihubungi detikcom secara terpisah.

Asih Karnengsih, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. (Dok Pribadi Asih Karnengsih)

Lebih aman

Sistem e-voting (pemungutan suara elektronik) berbasis blockchain dinyatakan pakar bisa lebih aman ketimbang cara lainnya. Blockchin menawarkan sistem terdesentralisasi untuk pemungutan suara elektronik, terutama karena keunggulan verifikasi end-to-end, karakteristik terdistribusi, non-repudiaton (segala perilaku transaksi tidak dapat lagi disangkal karena tercatat), dan perlindungan keamanan.

Bagaimana bila cara pemilu dengan internet ini kena retas oleh hacker? Bagaimana kalau server kena gangguan?

"Blockchain menggunakan pencatatan multi-server. Karena sifatnya terdesentralisasi, jadi seluruh pencatatan tidak hanya dilakukan pada satu server, tapi seluruh server yang ada dalam sebuah jaringan blockchain. Jadi apabila ada satu server yang down, tidak akan mempengaruhi server yang lain maupun data yang ada di dalamnya," tutur Asih Karnengsih.

Soal potensi kena retas, itu lebih sulit ketimbang e-voting berbasis non-blockchain. Soalnya, pencatatan di blockchain dilakukan seluruh server yang notabene tidak cuma satu server. Bila hendak meretas, hacker harus melakukan peretasan minimal 50% plus satu dari jumlah keseluruhan server. Jadi, bila ada satu juta komputer dalam sebuah blockchain, hacker harus melakukan peretasan minimal 500 ribu plus satu komputer untuk memanipulasi data.

"Di mana secara praktik itu tidak mungkin dilakukan. Jadi sangat aman," kata Asih, yang juga anggota Komite Eksekutif ASEAN Blockchain Consortium.

Bisa untuk Pemilu 2024 di RI?

Ide itu memang futuristik. Meski demikian, untuk diterapkan segera di Pemilu 2024 di negara ini, apakah bisa? Asih menjelaskan Indonesia perlu mempersiapkan keamanan partisipasi pemilu jarak jauh yang layak, hingga kecepatan pencatatan pemungutan suara. Memang untuk biaya awalnya, basis infrastruktur untuk 'pemilu blockchain' ini tentu saja butuh duit.

"Kembali harus melihat kesiapan penyelenggara maupun kita sebagai pemilih, dari sisi infrastruktur dibutuhkan personel yang kompeten dalam membangun infrastruktur blockchain yang melibatkan banyak stakeholders, kemudian cost yang harus juga diperhitungkan dalam pembentukan infrastruktur ini. Yang pasti tidak murah, namun di sisi lain dalam hal cost untuk proses pemungutan suara dan verifikasi akan jauh lebih murah," kata Asih.

Satriyo Wibowo juga khawatir mengenai implementasi e-voting berbasis blockchain. Soalnya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah semakin terbatas. Ada opsi cepat menggunakan blockchain publik namun jaringannya tidak bisa dikontrol 100%. Opsi yang lebih aman adalah menggunakan blockchain pribadi (private blockchain), tapi persiapannya butuh waktu.

"Yang saya khawatirkan mengenai ide tersebut lebih kepada implementasi sistemnya mengingat waktunya terbatas," kata Satriyo Wibowo.

Di sisi lain, belum semua rakyat Indonesia yang punya hak pilih punya ponsel pintar. Tidak semua pula orang yang punya ponsel pintar paham teknologi. Internet juga belum merata. Bila harus dicoba, maka e-voting berbasis blockchain tidak mungkin diimplementasikan 100% langsung ke seluruh rakyat pemegang hak pilih.

"Sistemnya sendiri perlu dites untuk menghadapi serbuan data valid dan nonvalid (serangan siber) yang masif dan bersamaan," kata Satriyo.

Pemerhati Pemilu menolak

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak penerapan e-voting, termasuk e-voting berbasis blockchain untuk Pemilu 2024. Soalnya, waktu Pemilu 2024 sudah terlalu dekat. Juga, e-voting belum punya dasar hukum.

"E-voting juga tidak memungkinkan untuk 2024. Pertama, dari sisi regulasi tidak ditopang oleh UU Pemilu yang memberi dasar hukum untuk penggunaan e-voting akibat UU Pemilu yang tidak direvisi. Kedua, dari sisi persiapan, tidak cukup waktu untuk studi kelayakan, uji coba berulang, audit, ataupun membangun kesadaran dan penerimaan publik atas teknologi yang digunakan," kata Titi Anggraini kepada detikcom secara terpisah.

Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)

Pemilu dengan kertas dan paku juga masih baik-baik saja untuk Indonesia. Lebih dari itu, kata Titi, tak ada satu pun negara di dunia yang mengganti metode pemungutan suara manual dengan e-voting dalam durasi kurang dari dua bulan. Padahal di Indonesia, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sepekan lagi. Tak perlu ada perubahan mendadak dari pemilu manual ke pemilu elektronik, kalau dipaksakan malah bisa berakibat buruk ke kepercayaan publik.

"Kita perlu belajar dari penggunaan SITUNG pada Pemilu 2019. Di mana, teknologi apabila berkelindan dengan hoax dan fitnah pemilu di tengah polarisasi disintegratif masyarakat, bisa berdampak pada kecurigaan dan keraguan masyarakat pada integritas hasil pemilu. Dan itu sangat buruk dampaknya bagi penyelenggara pemilu dan kredibilitas hasil pemilu," kata Titi Anggraini.

Lihat juga Video: Amien Rais soal Big Data Penundaan Pemilu: Luhut Sedang Halusinasi

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/tor)

Adblock test (Why?)