Jimly Asshiddiqie: Partai yang Usulkan Penundaan Pemilu Hanya Main-main agar Jadi Pembicaraan - Kompas.com - Nasional Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, berpendapat, partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hanya sekadar main-main agar menjadi bahan pembicaraan publik. Menurut Jimly, partai politik tersebut tidak siap mengikuti Pemilu 2024.

"Saya berpendapat, partai-partai yang masih mengusung ide penundaan pemilu hanya main-main supaya masuk di media terus dan menjadi pembicaraan. Partai-partai ini sebetulnya partai yang belum siap," kata Jimly dalam diskusi daring Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kamis (10/3/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meyakinkan bahwa tidak mungkin ada perubahan hukum terkait penyelenggaraan pemilu, baik melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), revisi undang-undang, maupun amendemen UUD 1945. Jimly menilai, secara prosedur hal-hal tersebut nyaris tidak mungkin dilakukan.

Baca juga: PDI-P Tolak Wacana Penundaan Pemilu: Sama Saja Melecehkan Konstitusi

Apalagi, menurut rancangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024.

"Saya rasa secara hukum tidak mungkin ada perubahan lagi," ucapnya.

Jimly meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Selain itu, dia mengingatkan partai-partai politik agar fokus mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2024 dengan isu-isu yang lebih esensial.

"Persiapkan diri untuk menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya daripada memunculkan isu perpanjangan jabatan atau penundaan yang tidak simpatik di mata publik. Malah menjauhkan simpati rakyat menuju pemilu," ujar dia.

Usulan penundaan pemilu awalnya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra, menyatakan menolak wacana itu.

Pada 4 Maret 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan, siapa pun boleh mengusulkan penundaan pemilu karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, Presiden mengingatkan bahwa semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Adblock test (Why?)

Baca Lagi Aje https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/11570211/jimly-asshiddiqie-partai-yang-usulkan-penundaan-pemilu-hanya-main-main-agar

Bagikan Berita Ini