Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia - Kompas.com - Nasional Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang sudah dilakukan sebanyak 12 kali di Indonesia menggunakan beragam metode penghitungan suara.

Proses pemilu untuk menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) digelar pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Dalam setiap pemilu di Indonesia menerapkan metode penghitungan suara yang berbeda.

Untuk pemilu pertama di Indonesia yang digelar pada 1955, tidak diketahui metode penghitungan suara pemilih yang didapat partai politik, untuk kemudian diubah menjadi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Metode Kuota Hare

Untuk pemilu di masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), metode yang digunakan dalam penghitungan suara adalah Kuota Hare.

Kuota Hare adalah metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi di lembaga legislatif. Caranya adalah dengan membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia di legislatif. Nilai pembagi itu disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP).

Penghitungan suara melalui metode Kuota Hare hanya digunakan untuk menentukan proporsi kursi legislatif yang didapat oleh partai politik.

Metode itu tetap digunakan usai rezim Orde Baru berakhir setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan memasuki era reformasi.

Pada pemilu 1999, metode Kuota Hare digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Sebab, saat itu KPU menerapkan sistem proporsional tertutup.

Yang dimaksud sistem proporsional tertutup adalah para pemilih hanya diberi pilihan untuk memilih partai politik dalam pemungutan suara. Jadi pemilih tidak bisa menentukan langsung siapa calon anggota legislatif yang mereka pilih, walaupun saat itu KPU juga mempublikasikan daftar calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan (dapil).

Adblock test (Why?)