Wakil Ketua MPR Syarief Dukung Jadwal Pemilu KPU - Nasional Tempo.co

INFO NASIONAL-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan dukungannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, rencana pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan pada 21 Februari 2024 sesuai dengan kesepakatan awal dan masih relevan.

Syarief Hasan menilai, tanggal pelaksanaan pemilihan pada 21 Februari 2024 sangat tepat untuk disepakati. "Kami melihat bahwa Pilpres dan Pileg tepat dilaksanakan di bulan Februari 2024 sehingga ada jeda dengan Pilkada Serentak pada November 2024," ujarnya.

Menurut Syarief Hasan, jeda tersebut diperlukan untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini. "Konsekuensi dari pemilihan serentak secara nasional pada 2024 ini ialah beban kerja yang sangat berat sehingga kita harus cermat dalam menentukan tanggal pelaksanaannya," katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyatakann, beban tersebut bisa saja memberatkan daerah-daerah. "Beban anggaran yang besar juga akan dirasakan oleh daerah karena harus membiayai pelaksanaan dua kali pemilihan dalam setahun sehingga butuh jeda agar daerah bisa mengambil nafas", ujarnya.

Syarief Hasan menilai, Pemerintah juga bisa mengambil alternatif lain untuk mempercepat pilkada pada 2023, khususnya pada daerah yang terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. "Kami bahkan mengusulkan agar dapat diambil alternatif memajukan pelaksanaan Pilkada di 2023, khususnya pada daerah-daerah yang selesai masa jabatannya pada 2022 dan 2023.", katanya.

Syarief Hasan menilai, langkah ini juga mengurangi beban pemerintah dalam menyiapkan Pjs. Kepala Daerah yang sangat banyak jumlahnya. "Akan ada kurang lebih 101 kepala daerah yang habis masanya pada 2022 dan 170 daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2023. Hal ini tentu butuh Pjs. Kepala Daerah dalam jumlah yang sangat besar sehingga membuat efektivitas pemerintahan berkurang,"ujarnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong agar seluruh stakeholder lebih bijak menentukan tanggal pelaksanaan pemilu. "Kita ingin agar pemilihan ini menjadi ajang pesta demokrasi bersama, bukan malah menjadi beban kerja yang luar biasa besarnya, baik bagi pelaksana pemilu, peserta pemilu, hingga pemerintah,” katanya. (*)

Adblock test (Why?)